Wanita Rohingya/Net
Wanita Rohingya/Net
KOMENTAR

KEKERASAN seksual yang dilakukan oleh pasukan Myanmar terhadap wanita dan anak perempuan Rohingya pada tahun 2017 adalah indikasi adanya niat genosida militer untuk menghancurkan kelompok minoritas tersebut.

Begitu kata Misi Pencari Fakta Internasional Independen PBB untuk Myanmar mengatakan dalam sebuah laporan pada hari Kamis (22/8).

Laporannya tersebut menemukan bahwa tentara Myanmar secara rutin dan sistematis melakukan pemerkosaan, baik secara perorangan maupun massal, serta tindakan seksual kekerasan dan pemaksaan lainnya. Hal itu bukan hanya terjadi pada wanita, melainkan juga terhadap anak perempuan, anak laki-laki, pria dan juga transgender.

"Ratusan wanita dan gadis Rohingya diperkosa, dengan 80 persen perkosaan yang dikuatkan oleh Misi adalah pemerkosaan geng. Tatmadaw (militer Myanmar) bertanggung jawab atas 82 persen perkosaan geng ini," kata laporan itu, seperti dimuat Al Jazeera (Kamis, 22/8).

Laporan tentang kekerasan seksual dan berbasis gender di Myanmar itu sebenarnya bukan hanya mencakup Rohingya, tapi juga etnis minoritas Kachin dan Shan di Myanmar utara.

Diketahui bahwa tindakan keras militer di Negara Bagian Rakhine Myanmar yang dimulai pada Agustus 2017 lalu membuat lebih dari 730 ribu warga Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh.

Namun Myanmar membantah melakukan kesalahan atas hal tersebut dan mengklaim bahwa apa yang dilakukannya adalah tanggapan atas serangan oleh pejuang Rohingya di Rakhine.

Laporan yang dirilis di New York, menuduh bahwa niat genosida militer Myanmar terhadap Rohingya ditunjukkan dengan cara membunuh anggota perempuan dari komunitas Rohingya, yang menyebabkan perempuan dan gadis Rohingya mengalami cedera tubuh atau mental yang serius.

"Tatmadaw menggunakan kekerasan seksual sebagai alat taktik militer mereka, itu adalah bagian dari taktik mereka," kata Radhika Coomaraswamy, anggota misi pencarian fakta PBB.

"Tetapi di daerah Rohingya, sangat kejam dan brutal sampai-sampai kami mengatakan bahwa itu menunjukkan semacam niat untuk menghancurkan komunitas," sambungnya.




Rakerkesnas 2024, Presiden: Indonesia Harus Bisa Manfaatkan Bonus Demografi

Sebelumnya

Tak Lagi Berstatus Ibu Kota, Jakarta Siap Melesat Jadi Pusat Perdagangan Dunia

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel News