Presiden Joko Widodo saat berbicara di Rakerkesnas 2024, ICE BSD Tangerang, Rabu (24/4/2024)/Kemenkes
Presiden Joko Widodo saat berbicara di Rakerkesnas 2024, ICE BSD Tangerang, Rabu (24/4/2024)/Kemenkes
KOMENTAR

INDONESIA harus menjadi negara maju. Karena itu pemerintah akan berupaya memanfaatkan puncak bonus demografi yang diperkirakan terjadi pada 2030. Begitu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2024 yang digelar di Indonesia Convention and Exhibition (ICE) BSD Tangerang, Banten, Rabu (24/4/2024). Bonus demografi harus menjadi visi jangka panjang Indonesia.

“Kita memiliki kesempatan besar untuk menjadi negara maju. Sebanyak 68 persen penduduk Indonesia akan berada di usia produktif beberapa tahun ke depan. Ini adalah kesempatan yang terjadi sekali dalam peradaban sebuah negara,” tegas Presiden.

Salah satu hal yang bisa membantu terciptanya visi itu adalah kesehatan. Tanpa kesehatan yang memadai, semua pencapaian akan menjadi kurang berarti. Dan yang saat ini menjadi sorotan adalah menurunkan angka stunting dari 37,6 persen pada 10 tahun lalu menjadi 21,5 persen di akhir 2023. Penurunan masih perlu dilakukan, karena Indonesia memiliki target 14 persen.

Tantangan lainnya adalah mengatasi penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kanker yang menjadi penyebab kematian utama di Indonesia. Fakta lainnya adalah infrastruktur kesehatan yang belum memadai di beberapa daerah, termasuk fasilitas rumah sakit dan ketersediaan alat medis yang canggih. Juga kurangnya tenaga medis (dokter) yang masih menjadi pekerjaan rumah terberat.

“Memang, problem terbesar kita adalah dokter yang kurang, dokter spesialis juga sangat kurang. Supaya Bapak Ibu tahu, bahwa rasio dokter kita masih 0,47 persen dan berada di ranking ke-147 dunia. Ranking ini yang harus kita kejar,” kata Presiden.

Agar semua rencana pembangunan di bidang kesehatan berjalan, harus terintegrasi dan sinergi dengan baik antara pusat maupun daerah. Rencana induk di bidang kesehatan, yang dijanjikan akan selesai pada Agustus, diharapkan menjadi pedoman nasional yang mengarahkan Indonesia ke arah yang signifikan.

“Jangan sampai pusat ke utara, daerah ke selatan. Semuanya harus inline, harus satu garis lurus mana yang akan dikerjakan,” tegasnya.

Terakhir, Presiden juga menyoroti perlunya penguatan industri kesehatan dalam negeri. Sebab, Indonesia masih kehilangan sekitar Rp180 triliun per tahun karena banyaknya warga yang memilih berobat ke luar negeri. Ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan baku farmasi dan alat Kesehatan, juga perlu menjadi perhatian.

“Sebanyak 90 persen bahan produksi farmasi itu masih impor. Kemudian, 52 persen alkes kita juga masih dominasi impor. Kita perlu produksi lebih banyak komponen medis secara lokal,” ucap Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Pj Gubernur Banten Al Muktabar.




Komnas Perempuan: Saatnya Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dihormati dan Diakui Hak-haknya Selaku Warga Negara Indonesia

Sebelumnya

Palang Merah Indonesia Berkomitmen Melanjutkan Layanan Kesehatan Keliling di Kamp Pengungsian Khan Younis

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel News