post image
Ilustrasi/Net
KOMENTAR

KEMESRAAN sejatinya menghasilkan sinergi, simbiosis mutualisme. Bukan ajang aji mumpung. Bukan pula mengeruk keuntungan demi kepentingan satu pihak lalu membiarkan pihak lain tercoreng nama baiknya.

Saat ini, geliat perempuan di ranah politik mulai terlihat. Meski demikian, kuantitas dan kualitasnya masih  menjadi perdebatan. Padahal, UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Darat Daerah yang mengatur Pemilu 2009 sudah menegaskan angka 30 persen keterwakilan perempuan di partai politik.

Menyimak data Inter-Parliementary Union (IPU) ASEAN, Indonesia menduduki peringkat keenam dalam jumlah keterwakilan perempuan di gedung parlemen, yaitu sebesar hanya 19,8 persen. Bisa dibilang, dari 130,3 juta penduduk perempuan saat ini atau 49,75 persen dari total populasi rakyat Indonesia, hanya segelintir yang tertarik dan menekuni karier politik.

Parpol besar seperti Golkar bahkan mengaku kesulitan mencari kader perempuan untuk naik ke panggung politik. Banyak kader yang enggan maju mengingat kegagalan mereka di tahun 2014. Padahal kader perempuan dinilai setia kepada partai. Namun memang, kepercayaan publik pada politisi perempuan belum setinggi terhadap laki-laki. Tak heran jika melirik jajaran elit partai, hanya ada tiga nama perempuan yang menduduki jabatan Ketua Umum. Mereka adalah Megawati Soekarnoputri (PDI Perjuangan), Grace Natalie (PSI), dan Neneng A. Tuty (Berkarya).

Mengapa begitu sulit menemukan perempuan yang mau berpolitik? Bukankah sudah banyak perempuan berpendidikan tinggi, berdaya secara ekonomi, dan peduli kepentingan sosial?

Terlepas dari masih kurangnya angka partisipasi perempuan dalam politik, sejarah mencatat Indonesia adalah negara yang pernah dipimpin presiden perempuan. Tapi tak bisa ditampik, orang akan berpikir bahwa karier politik Megawati adalah a gift, jejak yang diturunkan sang ayah. Demikian juga dengan sosok Meutia Hatta berlatar 'serupa' dengan Mega. Di daerah bahkan lebih banyak ditemukan kader perempuan yang menjadi penerus dinasti politik keluarga.

Wajah politik yang identik dengan korupsi, suap menyuap, pencitraan, dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan memang berandang menakutkan. Kesan politik yang 'kotor' dan kejam, tak bisa dipungkiri. Padahal, dengan pendidikan politik yang benar, kita dapat melihat bahwa politik adalah jalan mulia yang membawa masyarakat menjadi lebih bermartabat, maju, dan sejahtera. Program-program yang diusung para calon pemimpin daerah dan calon wakil rakyat di DPR, jika terealisasi dengan baik, pasti berdampak baik bagi rakyat.

Menurut PBB, angka minimum 30 persen kuota perempuan itu sudah memungkinkan terjadinya perubahan dan berdampak pada peningkatan mutu UU yang disahkan. Dengan kelebihan perempuan berupa intuisi dan sifat mendetail,  analisis dan RUU yang disusun diharapkan dapat bersifat multidimensi dan kaya ‘rasa’. Setiap keputusan yang diambil selalu melibatkan kepekaan sosial, keberpihakan terhadap perempuan yang selama ini dianggap warga kelas dua, dan kepedulian terhadap generasi penerus. Ini artinya,  UU yang dihasilkan akan menjadi ramah rakyat.

Merenungi Kecakapan Perempuan

Mulailah Membangun Ekosistem Ekonomi Kerakyatan

Sebelumnya

Titiek Soeharto: Pendidikan, Kunci Menuju Kemandirian Bangsa

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Women World