Ilustrasi penimbangan balita/ Dok.Kominfo
Ilustrasi penimbangan balita/ Dok.Kominfo
KOMENTAR

WAKIL Presiden Ma'ruf Amin yang juga Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting menegaskan urgensi sinkronisasi antarlembaga agar pemberantasan stunting bisa berjalan efektif.

"Kadang kurang koordinasi antar-lembaga, masing-masing jalan sendiri, seperti di beberapa daerah saya lihat tidak sinkron, integrasi lembaga-lembaga harus kita benahi," ungkap Wapres Ma'ruf (4/5/2023).

Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 memperlihatkan 1 dari 4 balita Indonesia mengalami stunting. Tim Percepatan Penurunan Stunting melakukan verifikasi kabupaten/ kota mana saja yang mengalami peningkatan dan mempelajari penyebabnya. Jika sudah diketahui penyebab-penyebabnya, pemerintah akan melakukan intervensi sesuai kebutuhan setiap daerah.

"Laporan (dari masing-masing daerah) kita sesuaikan dengan rencana aksi dalam rangka penurunan stunting," kata Wapres.

Angka penyebab dominan stunting dapat diturunkan dengan perumusan yang tepat. Hulu intervensi yaitu mencegah pernikahan dini dan hilir intervensi adalah penanganan stunting pada bayi dan balita. Untuk itu diperlukan koordinasi lintas sektoral untuk mengonfirmasi data setiap rumah tangga.

Salah satu daerah yang mengklaim penurunan prevalensi stunting adalah Provinsi Bengkulu, yaitu dari 22 persen di tahun 2021 menjadi 18 persen pada tahun 2022.




Viral Siti Aisyah, Gambarkan Ironi Dunia Pendidikan

Sebelumnya

Menteri Perhubungan Layangkan Teguran Keras untuk Garuda Indonesia Terkait Terganggunya Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel News