PEMERINTAH menggelar rapat koordinasi lintas kementerian untuk membahas kelanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah maraknya kasus keracunan massal. Pertemuan berlangsung selama tiga jam di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (28/9).
Menyusul meningkatnya kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pengelola dapur MBG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Kebijakan ini diambil untuk memastikan keamanan pangan serta mencegah insiden serupa kembali terjadi.
“Harus atau wajib hukumnya. Setiap SPPG harus punya SLHS. Kalau tidak ada, keracunan bisa terus berulang,” ujar Menteri Zulhas dalam Konferensi Pers Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) MBG, MInggu (28/9).
Menteri Zulhas menekankan bahwa keselamatan anak-anak penerima MBG adalah prioritas utama. Ia meminta Kementerian Kesehatan, melalui puskesmas dan usaha kesehatan sekolah (UKS), untuk aktif memantau standar kebersihan setiap SPPG.
Selain itu, pemerintah juga mewajibkan sterilisasi alat makan serta perbaikan sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan pengelolaan limbah.
Data Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan bahwa sepanjang Januari–September 2025 tercatat 70 insiden keamanan pangan, termasuk keracunan, dengan total 5.914 penerima MBG terdampak.
Dari jumlah itu, 41 kasus terjadi di Pulau Jawa dengan 3.610 korban, disusul Sumatra dengan sembilan kasus (1.307 korban), serta Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara dengan 20 kasus (997 korban).
Penyebab utama keracunan berasal dari berbagai bakteri, di antaranya e-coli pada air, nasi, tahu, dan ayam; staphylococcus aureus pada tempe dan bakso; salmonella pada ayam, telur, dan sayur; bacillus cereus pada mie; serta sejumlah bakteri lain dari air yang terkontaminasi.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah menutup sementara SPPG yang bermasalah. Evaluasi juga dilakukan menyeluruh, mencakup kedisiplinan, kualitas, serta kemampuan juru masak.
“Evaluasi ini berlaku untuk semua SPPG, tidak hanya di lokasi yang pernah terjadi keracunan,” tegas Menko Bidang Pangan.
Rapat koordinasi terkait KLB MBG turut dihadiri oleh sejumlah menteri, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi. Hadir pula Kepala BGN Dadan Hindayana, Mensesneg Prasetyo Hadi, beserta perwakilan BPOM, KSP, PPPA, serta Wamen Dikdasmen guna merumuskan langkah pencegahan.
Dalam kesempatan itu, Tito menyampaikan bahwa Kemendagri akan menggelar rapat virtual dengan seluruh kepala daerah guna merumuskan langkah pencegahan bersama.
BGN sendiri telah mengeluarkan surat peringatan resmi kepada dapur mitra yang pernah terlibat kasus keracunan. Inspeksi ketat akan dilakukan dengan melibatkan BPOM, dinas kesehatan, dan kepolisian untuk memastikan setiap dapur memenuhi standar kebersihan sesuai petunjuk teknis.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap ke depan Program MBG tidak hanya memberikan gizi seimbang bagi anak-anak, tetapi juga menjamin keamanan dan kualitas makanan yang disajikan. 
KOMENTAR ANDA