PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi perhatian publik setelah ribuan orang dilaporkan mengalami keracunan. Menyikapi hal itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah akan memperkuat sistem pelaporan serta menertibkan sertifikasi dapur penyelenggara MBG.
Dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Kamis (2/10), Menkes menyampaikan rencana koordinasi dengan badan komunikasi pemerintah untuk membuat laporan berkala, mirip dengan sistem pelaporan kasus Covid-19. “Kami harapkan mungkin nanti ada update harian, mingguan, atau bulanan seperti saat COVID-19,” ujar Budi.
Sistem pencatatan tersebut akan melibatkan puskesmas sebagai ujung tombak pelaporan, sehingga setiap insiden, khususnya kasus keracunan, dapat terpantau lebih cepat. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya sertifikasi laik higiene dan sanitasi bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG. Kewajiban ini ditujukan untuk memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan yang lebih ketat.
Langkah penguatan pengawasan tersebut dilakukan setelah data Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan lebih dari 6.457 orang terdampak keracunan MBG hingga 30 September 2025. Kasus terbesar tercatat di wilayah dua dengan 4.147 orang, disusul wilayah tiga dengan 1.003 orang, dan wilayah satu sebanyak 1.307 orang.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah menutup sementara dapur MBG yang bermasalah di sejumlah daerah. Evaluasi juga dilakukan menyeluruh, mulai dari juru masak, alur pengolahan makanan, hingga pengelolaan limbah dapur. Bahkan, BGN diarahkan untuk merekrut juru masak terlatih guna meningkatkan kualitas layanan pangan.
Melalui langkah-langkah ini, pemerintah berharap risiko kejadian serupa dapat ditekan, sekaligus memastikan program MBG tetap berjalan sesuai tujuannya, yakni menyediakan asupan gizi yang aman dan sehat bagi masyarakat. 
KOMENTAR ANDA