RENDAHNYA literasi digital di Indonesia dinilai menjadi salah satu penyebab maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga manipulasi informasi di dunia maya. Hal ini diungkapkan Staf Khusus Menteri Agama, Ismail Cawidu, dalam kegiatan Media Gathering Publikasi Media “Transformasi Layanan Menuju SDM Hindu yang Unggul” di Lombok, Minggu (9/11).
Ismail menjelaskan, kebijakan komunikasi di Indonesia menganut prinsip “open sky policy”, di mana seluruh informasi bebas masuk, dan pemerintah hanya memblokir konten yang melanggar undang-undang.
“Kebebasan dijunjung tinggi, tetapi tantangannya sangat besar bagi masyarakat,” ujar Ismail Cawidu dikutip dari laman resmi Kementerian Agama RI.
Kendati akses informasi terbuka lebar, kemampuan masyarakat dalam memilah dan memahami konten digital masih tergolong rendah. Indeks literasi digital nasional, kata Ismail, baru mencapai 3,5 dari skala 5. Kondisi ini tercermin dari masih banyaknya ujaran kebencian dan perdebatan tidak sehat di media sosial.
Ia juga menyoroti fenomena manipulasi konten yang semakin marak, terutama video hasil potongan atau buatan kecerdasan buatan (AI) yang dapat mengubah konteks asli suatu pernyataan. “Sekarang banyak video dipotong lalu diberi suara dengan AI. Dalam hitungan detik, reputasi seseorang bisa hancur,” ungkapnya.
Ismail menekankan pentingnya kebiasaan tabayyun—memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Ia mengajak masyarakat dan media untuk berperan aktif dalam memperkuat literasi digital melalui penyebaran informasi yang jernih dan edukatif.
“Tugas kita semua adalah meningkatkan literasi media bagi masyarakat. Pertahanan kita ada di masyarakat yang melek informasi,” pungkasnya.
Melalui kolaborasi media dan masyarakat, Kementerian Agama berharap ruang digital Indonesia menjadi lebih sehat, cerdas, dan beretika. 
KOMENTAR ANDA