PROGRAM “Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru” yang diluncurkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mendapat apresiasi tinggi dari Muhammadiyah. Program tersebut dinilai sebagai komitmen besar pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru di Indonesia.
Apresiasi itu disampaikan Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal, Pimpinan Pusat Muhammadiyah Didik Suhardi. “Komitmen pemerintah dalam rangka meningkatkan kompetensi guru dan kesejahteraan guru sangat luar biasa dan signifikan. Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal memberi apresiasi setinggi-tingginya,” ucapnya di Jakarta (6/8).
Tiga “Kado Presiden untuk Guru” berupa Insentif bagi Guru Non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN), Bantuan Subsidi Upah bagi Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, dan Bantuan Afirmasi Kualifikasi S-1/D-4 Guru.
Menurut Didik, insentif bagi guru non-ASN sebagai bukti pemerintah memperhatikan dan menempatkan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat sebagai mitra. “Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat juga mendapatkan tempat yang sesuai yaitu sebagai partner. Walaupun di beberapa daerah masih terjadi kebijakan yang kurang pas,” ungkapnya.
Dalam sambutan peluncuran, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan program ini merupakan bagian dari pemenuhan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Republik Indonesia.
Guru merupakan garda terdepan pendidikan, oleh karena itu menurut Mendikdasmen, “Kado Presiden” adalah wujud nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru.
“Program-program tersebut merupakan terobosan pemerintah sekaligus kado Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk para guru. Dengan kado ini, para guru sebagai garda terdepan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi, guna meningkatkan kualitas pembelajaran untuk kemajuan pendidikan dan pembentukan karakter bangsa,” ungkap Abdul Mu’ti dalam sambutannya.
Lebih lanjut Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa tahun ini insentif diberikan bagi 12.500 guru untuk menempuh jenjang pendidikan S-1/D-4 melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di 112 perguruan tinggi. Dana yang dialokasikan sebesar Rp37,5 miliar.
Sedangkan untuk peningkatan kesejahteraan guru, pemerintah memberikan bantuan insentif kepada 341.248 guru non-ASN sebesar Rp300.000 per bulan. Pada tahap pertama tahun 2025 ini, insentif diberikan sekaligus untuk tujuh bulan sebesar Rp2,1 juta per guru, dan ditransfer langsung ke rekening penerima. Realisasi transfer insentif sudah mencapai lebih dari 85%.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk 253.407 guru PAUD Nonformal. BSU yang diberikan adalah sebesar Rp300.000 untuk dua bulan. Total anggaran sebesar Rp125 miliar telah ditransfer ke rekening masing-masing guru.
“Pak Menteri sangat memahami bahwa guru merupakan faktor utama dalam rangka meningkatkan kualitas dan sumber daya Indonesia. Semoga ini menjadi langkah signifikan dalam mempersiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Didik Suhardi. 
KOMENTAR ANDA