Pertemuan Tabung Malaysia-PPIH Indonesia/Dok. Kemenag
Pertemuan Tabung Malaysia-PPIH Indonesia/Dok. Kemenag
KOMENTAR

TABUNG Haji Malaysia di bawah pimpinan Direktur Eksekutif Haji Dato Sri Syed Saleh beserta 20 anggota mengunjungi kantor Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daerah Kerja Makkah di Syisyah, Jumat (7/7/2023).

Dilansir laman resmi Kemenag RI, kedatangan delegasi Malaysia disambut Direktur Jenderal Penyelanggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief bersama Irjen Kemenag Faisal AH, Ketua PPIH Arab Saudi Subhan Cholid, Tenaga Ahli Menteri Agama Hasan Basri Sagala, beserta para pejabat lain.

“Setiap tahun kami berada di sini untuk melihat apa yang mesti kami perbaiki ke depan dan mempelajari satu sama lain. Banyak yang bisa dipelajari dari Indonesia, terutama dari segi penyelenggaraan pergerakan jemaah, pembimbing ibadah haji, juga kemudahan fasilitas Kesehatan, dan sebagainya. Ini perkara yang senantiasa kami bertukar pandangan,” ungkap Syed Saleh.

Saling bertukar pengalaman antara Indonesia dan Malaysia menjadi penting mengingat kedua negara menjalin mitra kerja dengan Syarikah Masyariq. Yang artinya, persoalan layanan di Arafah, Muzdalifah dan Armina juga dirasakan oleh kedua negara tetangga ini.

Syed Saleh menganggap perlu Malaysia dan Indonesia memiliki satu suara dalam memberi pandangan kepada pihak Masyariq.

Indonesia merupakan negara dengan jemaah haji terbesar di dunia. Ini tahun ini, Indonesia mendapat jatah 229.000 kuota. Memobilisasi jemaah dalam jumlah yang sangat besar tentu bukan perkara mudah. Namun terlihat bahwa fase keberangkatan jemaah Indonesia pada 24 Mei – 25 Juni 2023 berlangsung lancar. Demikian pula pemulangan jemaah yang sedang berlangsung sejak 4 Juli hingga 3 Agustus 2023.

Dirjen PHU Hilman Latief mengharapkan ada satu pola pembahasan dan model penyelenggaraan haji yang lebih proporsional dan profesional di antara negara-negara Asia Tenggara. Pembahasan tersebut juga harus melibatkan Arab Saudi, karena seringkali terjadi perubahan aturan dan ketentuan yang dibuat pemerintah Arab.

“Mudah-mudahan tidak terulang kesulitan yang dialami jemaah seperti kasus di Muzdalifah yaitu penjemputan terlalu siang dan keterlambatan. Demikian pula kesiapan infrastruktur di Arafah dan Mina. Termasuk sanitasi air bersih. Kita komunikasikan dengan baik secara formal kepada pemerintah Arab Saudi,” tegas Hilman.




Komnas Perempuan: Saatnya Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dihormati dan Diakui Hak-haknya Selaku Warga Negara Indonesia

Sebelumnya

Palang Merah Indonesia Berkomitmen Melanjutkan Layanan Kesehatan Keliling di Kamp Pengungsian Khan Younis

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel News