BADAN Penyelenggara Haji (BP Haji) terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam rangka menyambut penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebagai pemegang mandat penuh pengelolaan pelaksanaan haji nasional, BP Haji tengah melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak demi memastikan pelaksanaan haji yang lebih baik di masa depan.
Dalam rangka memperkuat sinergi, Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf bersama Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak melakukan audiensi dengan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, di Jakarta (19/6). Salah satu hal yang dibahas adalah pentingnya dukungan terhadap revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji yang saat ini sedang dalam pembahasan.
“Kami berharap Kemenko PM dapat ikut mengawal proses revisi UU agar kerangka hukum yang menaungi penyelenggaraan haji semakin kuat,” ujar Irfan Yusuf. Menurutnya, kesiapan teknis saja tidak cukup. Dukungan hukum dan sinergi politik antar-instansi menjadi faktor penting demi pelaksanaan haji yang aman dan nyaman.
Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar menambahkan, persiapan haji tidak hanya menyangkut aspek ibadah, tetapi juga berperan sebagai instrumen strategis dalam pembangunan kualitas manusia Indonesia. Ia menekankan pentingnya memaknai haji sebagai bagian dari pemberdayaan nasional.
Sementara itu, Menko PM Muhaimin Iskandar menyambut baik langkah BP Haji dan menegaskan perlunya transformasi tata kelola haji yang mencakup lebih dari sekadar aspek teknis. “Yang utama adalah memastikan jamaah berangkat dengan tenang, menjalankan ibadah dengan nyaman, dan pulang dengan membawa berkah,” tuturnya.
Dengan komitmen bersama lintas sektor, diharapkan penyelenggaraan haji 2026 berjalan lebih optimal dan berkesan bagi seluruh jemaah. 
KOMENTAR ANDA