TALIBAN terus menunjukkan kekuasaannya dengan mengeluarkan surat resmi terkait hak perempuan dan anak perempuan di Afghanistan. Pernyataan resmi tersebut disampaikan kepada publik, Jumat (23/6). Lewat Surat itu, perempuan tidak diperbolehkan lagi bekerja pada sektor bantuan pengungsi.
Mengutip Reuters, otoritas Taliban di Provinsi Kandahar memerintahkan pekerja bantuan perempuan pada minggu ini untuk berhenti bekerja pada sektor bantuan pengungsi. Hal ini memperkuat aturan terhadap perempuan yang bekerja, meskipun ada pengecualian yang diminta oleh beberapa lembaga bantuan.
Surat dari Kementerian Pengungsian di Kandahar mengatakan, lembaga bantuan telah melanggar perintah terkait pekerjaan untuk membantu pengungsi di Spin Boldak, sebuah kota dekat perbatasan dengan Pakistan. Surat ini sudah dikonfirmasi oleh juru bicara gubernur provinsi.
“Semua organisasi mitra yang bekerja sama dengan Departemen Pengungsi dan Repatriasi Spin Boldak harus meminta rekanan perempuan mereka untuk tidak datang ke tempat kerja dan tinggal di rumah sampai pemberitahuan lebih lanjut,” bunyi surat resmi itu.
Sebenarnya, Pemerintahan Taliban sudah memberi isyarat pada Januari lalu bahwa mereka akan merumuskan seperangkat pedoman tertulis yang memungkinkan kelompok bantuan untuk beroperasi dengan staf perempuan dalam beberapa kasus, tetapi belum melakukannya.
“Seperti yang telah diketahui, menurut keputusan pemimpin tertinggi, para pekerja perempuan organisasi tidak dapat bekerja sampai pemberitahuan lebih lanjut. Sayangnya, beberapa organisasi mitra telah meminta karyawan perempuan mereka untuk bekerja dengan pelanggaran yang mencolok,” bunyi tulisan itu lagi.
Surat itu menambahkan, ini mengacu pada Haibatullah Akhundzada, pemimpin spiritual tertinggi Taliban yang berbasis di Kandahar.
Taliban sudah mengambil alih kekuasaan di Afghanistan, usai Amerika Serikat menarik pasukan yang mendukung pemerintahan terpilih pada 2021. Menurut mereka, pada dasarnya Taliban menghormati hak-hak perempuan terhadap hukum Islan dan adat setempat.
Pembatasan Taliban terhadap pekerja bantuan perempuan dan akses ke pendidikan telah banyak mendapat kritikan dari komunitas internasional. Bahkan para diplomat sudah memberi isyarat bahwa pengakuan formal terhadap pemerintahan Taliban baru akan diberikan apabila pembatasan tersebut dicabut. 
KOMENTAR ANDA