Sejarah 41 Tahun Perpustakaan Nasional: Tantangan Menjadi Ikon Peradaban & Ilmu Pengetahuan Bangsa di Era Digital

PERPUSTAKAAN nasional pada tahun 2021 merayakan HUT ke-41 dengan tema "Integrasi Penguatan Sisi Hulu & Hilir Budaya Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural".

Perpustakaan Nasional berdiri tanggal 17 Mei 1980 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0164/O/1980, tentang Perpustakaan Nasional.

Cikal bakal Perpusnas adalah 4 perpustakaan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Perpustakaan Museum Nasional atau Perpustakaan Museum Pusat, Perpustakaan Sejarah Politik dan Sosial (didirikan pada masa kolonial Belanda dengan nama Bibliotheek voor Politieke en Sociale Geschiedenis karena koleksinya khusus pada subjek politik dan sosial), Perpustakaan Wilayah DKI Jakarta, dan Pusat Pembinaan Perpustakaan.

Jika menyimak sejarahnya, Perpustakaan Nasional harus menjadi ikon peradaban bangsa. Itulah visi Presiden Soekarno yang kemudian diwujudkan dalam pembangunan kawasan Medan Merdeka, Jakarta. Medan Merdeka menjadi 'konfigurasi mandala' dengan konsep peradaban bangsa yang berpusat pada Monumen Nasional (Monas) sebagai porosnya.

Dari Monas, di sisi utara (Medan Merdeka Utara) terdapat Istana Negara sebagai ikon kenegaraan, di sisi barat (Medan Merdeka Barat) terdapat Museum Nasional sebagai ikon sejarah peradaban bangsa, di sisi timur (Medan Merdeka Timur) terdapat Galeri Nasional sebagai ikon kebhinekaan budaya Indonesia, dan di sisi selatan (Medan Merdeka Selatan) terdapat Perpustakaan Nasional sebagai ikon peradaban dan ilmu pengetahuan bangsa.

SEKILAS RIWAYAT GEDUNG PERPUSNAS

Bermula dari kunjungan Ibu Tien ke Pameran Surat Kabar Langka di Perpustakaan Museum Nasional pada bulan Oktober 1968. Beliau sangat terkesan dengan pameran tersebut dan berkenan meninjau perpustakaan. Namun keadaan perpustakaan begitu memprihatinkan, digambarkan seperti gudang besar, lembap, dan pengap. Hati beliau pun tergerak untuk berbuat sesuatu.

Tahun 1971, Ibu Tien mengajak Presiden Soeharto meninjau tempat yang sama dan secara khusus memasuki gudang koleksi buku perpustakaan. Kunjungan Presiden Soeharto dan Ibu Tien dinilai sebagai langkah yang sangat menentukan bagi terbangunnya gedung Perpustakaan Nasional.

Bahkan kunjungan tersebut dapat dilihat sebagai pengaruh kuat disusunnya secara lebih cepat, serta ditandatanganinya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudaan, Dr. Daoed Joesoef, tentang Perpustakaan Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana disarankan oleh tim yang diketuai Prof. Dr. Selo Soemardjan dengan laporan berjudul “Laporan dan Rekomendasi tentang Sistem Nasional Perpustakaan dan Perpustakaan Nasional.”

Pada tahun 1977, berdasarkan prakarsa Ibu Negara pada masa itu, Ibu Tien Soeharto, Perpustakaan Nasional mendapat hibah berupa tanah seluas 16 ribu meter persegi dari Yayasan Harapan Kita. Lokasi terletak di Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta Pusat.

Lokasi tersebut penuh dengan sejarah karena pada masa kolonial, bangunan cagar budaya di lokasi tersebut dulunya adalah Gymnassium Koning Willem III (KWIII) yang didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda di Batavia pada 27 November 1860.

Sekolah ini menggunakan nama Raja Belanda Willem III yang bertakhta pada masa itu. KW III kemudian berubah nama menjadi Hogere Burger School(HBS) pada 1867. Akibat desakan Politik Etis yang digagas oleh Conrad Theodor van Deventer, sekolah kemudian menerima siswa pribumi pada 1874. Pernah mengenyam pendidikan di sekolah ini adalah tokoh pergerakan nasional dan Pahlawan Nasional Indonesia, Haji Agus Salim.

Perkembangan kelembagaan Perpustakaan Nasional RI, sebagaimana Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Perpustakaan Nasional RI adalah hasil integrasi 2 (dua) unit perpustakaan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Perpustakaan Nasional dan Pusat Pembinaan Perpustakaan.

Perpustakaan Nasional mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan perpustakaan dalam rangka pelestarian bahan pustaka sebagai hasil budaya dan pelayanan informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan.

Sesuai dengan Keputusan Presiden ini struktur organisasi Perpustakaan Nasional terdiri dari Pusat Jasa Perpustakaan, Pusat Deposit dan Konservasi, Direktorat Pengembangan Tenaga, Direktorat Pengembangan Sistem dan Pengendalian, serta Perpustakaan Daerah di 27 Provinsi.

Terbentuknya Perpustakaan Nasional merupakan hasil usaha terpadu berbagai pihak dari Pemerintah dan golongan masyarakat selama kurun waktu lebih dari 30 tahun. Dalam proses pembentukannya peran serta para ilmuwan, pustakawan, politisi, dermawan, serta masyarakat pengguna informasi lainnya sangat membanggakan.

Pada hari yang bersejarah tepat 11 Maret 1989, gedung diserahkan kepada negara, diterima dan sekaligus diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai gedung Perpustakaan Nasional.