.jpg "Idul Fitri 2024")
AMERIKA SERIKAT memutuskan untuk memberlakukan pembatasan visa kepada sejumlah pejabat China yang dituduh terlibat dalam penindasan warga muslim Uighur di wilayah Xinjiang.
Langkah itu diambil awal pekan ini, tidak lama setelah negeri Paman Sam yang memasukkan 28 entitas China ke dalam daftar hitam karena tuduhan yang sama.
Pembatasan visa akan dikenakan pada pemerintah China dan pejabat Partai Komunis China, serta anggota keluarga mereka.
"Amerika Serikat menyerukan Republik Rakyat China untuk segera mengakhiri kampanye penindasannya di Xinjiang, membebaskan semua yang ditahan secara sewenang-wenang, dan menghentikan upaya untuk memaksa anggota kelompok minoritas Muslim China yang tinggal di luar negeri untuk kembali ke China untuk menghadapi nasib yang tidak pasti," begitu pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo membela langkah tersebut dengan mengatakan bahwa pemerintah China telah melembagakan kampanye yang sangat represif terhadap muslim Uighur.
Dalam sebuah pernyataan, Pompeo menuduh pemerintah China telah melakukan serangkaian pelanggaran terhadap warga Uighur, etnik Kazakh, Muslim Kirgistan dan kelompok minoritas Muslim lainnya.
"(Ini termasuk) penahanan massal di kamp-kamp interniran, pengawasan yang meluas, teknologi tinggi, kontrol kejam pada ekspresi identitas budaya dan agama, dan paksaan terhadap individu untuk kembali dari luar negeri ke nasib yang sering berbahaya di China," sambungnya.
China menolak tuduhan itu dan menyebutnya sebagai tindakan tidak berdasar.
"Tidak ada yang disebut masalah HAM seperti yang diklaim oleh Amerika Serikat," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang, seperti dimuat BBC.
"Tuduhan ini tidak lebih dari alasan bagi Amerika Serikat untuk dengan sengaja mencampuri urusan dalam negeri China," tambahnya. 
KOMENTAR ANDA