KOMENTAR

MENTERI Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah sudah memesan 2.000 dosis vaksin cacar monyet (monkeypox) dari Denmark.

Vaksinasi cacar monyet akan difokuskan pada para penyintas, kontak erat pasien, serta warga yang mempunyai risiko tinggi alias rentan terpapar cacar monyet.

Produsen vaksin cacar monyet tersebut adalah perusahaan bioteknologi di Denmark bernama Bavarian Nordic. Perusahaan tersebut membuat dan menjual vaksin untuk penyakit menular dan imunoterapi kanker.

Proses pemesanan vaksin mendapat bantuan dari KBRI Denmark.

Menurut Menkes Budi dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI (30/8/2022), vaksin cacar monyet masih terbatas jumlahnya karena WHO sampai saat ini belum mengeluarkan rekomendasi vaksinasi massal seperti vaksinasi COVID-19 di masa  pandemi.

Diketahui hingga kini sudah ada sejumlah negara yang melaksanakan program vaksinasi cacar monyet bagi warga mereka.

Data terkini secara global menunjukkan bahwa dari 48.227 kasus terkonfirmasi cacar monyet, ada 13 pasien yang meninggal dunia setelah terinfeksi. Itu berarti fatality rate (tingkat kematian) penyakit cacar monyet terbilang sangat rendah yaitu sekitar 0,02 persen.

Menurut Menkes Budi, kematian pasien setelah terpapar cacar monyet bukan disebabkan virus cacar monyet melainkan karena secondary infection alias infeksi sekunder.

Selain mengupayakan vaksin cacar monyet, Indonesia juga akan mendapat donasi obat Cidovovir dari Singapura. Pemerintah RI juga tengah memesan obat Tecovirimat dari Amerika Serikat.

"Karena tidak fatal, cukup dengan obat-obatan biasa, dipastikan jangan sampai mereka mengalami secondary infection, dan rumah sakit rujukan sudah kita persiapkan untuk menangani monkeypox," kata Menkes Budi.

Pengadaan dan peredaran vaksin cacar monyet di Indonesia memerlukan dua tahap persiapan.

Pertama, vaksin harus mendapat rekomendasi dari Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI). Kedua, vaksin harus mendapat rekomendasi atau izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).




Rakerkesnas 2024, Presiden: Indonesia Harus Bisa Manfaatkan Bonus Demografi

Sebelumnya

Tak Lagi Berstatus Ibu Kota, Jakarta Siap Melesat Jadi Pusat Perdagangan Dunia

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel News