(Tangkapan layar) Dutabesar RI untuk Korea selatan Umar Hadi, dalam diskusi virtual yang diselenggarakan oleh Jejaring Media Siber Indonesia (JMSI)/Farah
(Tangkapan layar) Dutabesar RI untuk Korea selatan Umar Hadi, dalam diskusi virtual yang diselenggarakan oleh Jejaring Media Siber Indonesia (JMSI)/Farah
KOMENTAR

KOREA Selatan merupakan negara yang sempat sangat terpukul oleh pandemi virus corona atau Covid-19 pada awal tahun ini. Namun, seiring berjalannya waktu, negara ini berhasil bangkit bangkit dan menangani pandemi dengan cukup baik.

Keberhasilan itu tidak lepas dari sejumlah faktor yang dimiliki oleh negeri ginseng tersebut.

Dutabesar RI untuk Korea Selatan, Umar Hadi membocorkan sejumlah kunci utama mengapa Korea Selatan mampu mengendalikan krisis dan pandemi Covid-19 dengan baik.

"Jika kita lihat, Januari saat di China corona menggila, Korea Selatan ambil antisipasi dari awal. Karena Korea Selatan dan Hubei (provinsi di China yang menjadi daerah paling awal terpukul karena Covid-19) tidak jauh, sekitar 1,5 jam sampai dua jam. Selain itu, banyak pabrik Korea Selatan di Wuhan. Turis juga banyak datang dari China," jelas Umar dalam diskusi virtual bertajuk Tangkis Corona Cara Korea" yang digelar oleh Jejaring Media Siber Indonesia (JMSI) pada Kamis (18/6).

Dia menambahkan, menurut analisanya, setidaknya ada tiga kunci utama mengapa Korea Selatan berhasil mengendalikan pandemi.

1. Kesiapsiagaan

Korea Selatan bukan kali ini saja menghadapi wabah. Sebelumnya, negara ini pernah berjuang melawan wabah Mers, Sars, dan flu burung. Hal itu, jelas Umar, membuat Korea Selatan memiliki semacam kapasitas dari otoritas kesehatannya untuk menangani wabah.

"Otoritas kesehatan publik terbangun dengan baik. Jadi ada kemampuan dalam menanganinya," jelas Umar.

Alasan itulah yang membuat Korea Selatan tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa melakukan tes massal dan pelacakan yang baik.

"Sehari bisa dilakukan sampai 30 ribu tes (Covid-19). Selain itu contact tracing juga dapat dilakukan dengan baik berkat terknologi yang mumpuni," sambungnya.

Dia mencontohkan, di masa pandemi Covid-19, pengunjung yang hendak masuk ke toko harus men-scan barcode melalui ponsel mereka untuk memudahkan tracing atau pelacakan.

"Meski memang ada perdebatan publik tentang penggunaan IT (informasi dan teknologi) dan privacy, namun dalam konteks Covid-19, teknologi sangat membantu pergerakan orang," jelasnya.

2. Koherensi dalam kebijakan pemerintah

Umar menjelaskan, koherensi dalam kebijakan pemerintah memiliki peran yang penting dalam penanggulangan pandemi. Hal tersebut terlihat jelas di Korea Selatan.

"Pada Februari ketika ada ledakan infeksi Covid-19 dari kelompok keagamaan di Daegu, tingkat kewaspadaan ditingkatkan. Kemudian pemerintah Korea Selatan membangun semacam gugus tugas yang dipimpin oleh perdana menteri dengan anggotanya menter-menteri kabinet serta kepada daerah, termasuk gubenur dan walikota," papar Umar.

Tidak sampai di situ, semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah juga dilakukan degan dilandaskan pada data.

"Di Korea Selatan ada yang namanya KCDC (Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea). Lembaga ini berad adi bawah Menteri Kesehatan. Dalam konteks Covid-19, KCDC menjadi pedoman kesehatan," sambungnya.

"Intinya ada di scientific leadership. Jadi pertimbangan politik dari anggota kebinet tidak bisa mengalahkan pertimbangan kelimuan," tekannya.

3. Partisipasi publik

Faktor lain yang juga tidak kalah berperan dalam pengendalian pandemi di Korea Selatan adalah partisipasi publik yang kuat.

"Edukasi publik sedemikian rupa sehingga secara individu masyarakat ada tanggungjawab serta share respnsibility," kata Umar.

Dia mencontohkan, pabrik, toko atau tempat usaha, masing-masing merasa memiliki tanggungjawab untuk menjaga kesehatan dan keamanan para pegawainya maupun pengunjungnya.

"Pada Februari, ketika (kasus) Covid-19 meledak, masuk toko tidak memakai masker bisa diusir," ujar Umar.

Padahal, tidak ada implikasi hukuman denda atau penjara bagi mereka yang tidak menerapkannya. Namun itu dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab publik yang kuat.




Rakerkesnas 2024, Presiden: Indonesia Harus Bisa Manfaatkan Bonus Demografi

Sebelumnya

Tak Lagi Berstatus Ibu Kota, Jakarta Siap Melesat Jadi Pusat Perdagangan Dunia

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel News