KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menegaskan kesiapan Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 dalam merespons cepat kasus anak korban jaringan terorisme. Layanan ini terhubung dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di 34 provinsi dan 389 kabupaten/kota.
Plt. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Ratna Susianawati menyatakan bahwa keterlibatan anak dalam jaringan terorisme merupakan isu lintas sektor yang memerlukan kolaborasi erat seluruh pemangku kepentingan.
“Kemen PPPA melalui SAPA 129 serta jaringan UPTD PPA telah siap memberikan respon cepat terhadap kasus anak korban jaringan terorisme, termasuk pendampingan dalam proses reintegrasi sosial bagi anak-anak yang direpatriasi,” ujarnya dalam rapat koordinasi di kantor Kemen PPPA, Selasa (7/10).
Untuk memperkuat perlindungan, Kemen PPPA menyusun dua dokumen pendukung yang menjadi lampiran Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Perlindungan Anak dari Jaringan Terorisme, yaitu Pedoman Mekanisme Koordinasi Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme dan Pedoman Teknis Perlindungan Anak dari Jaringan Terorisme. Kedua dokumen tersebut akan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam memberikan layanan rehabilitasi dan perlindungan bagi anak korban.
Dilansir laman resmi Kementerian PPPA, langkah ini juga memperbarui Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2019. Upaya sinergis Kemen PPPA dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah dimulai sejak 2022 melalui nota kesepahaman, kemudian diperkuat dengan perjanjian kerja sama tahun 2024. Sekretaris Utama BNPT Bangbang Surono menyatakan dukungan penuh terhadap penyusunan pedoman tersebut karena sejalan dengan kebijakan nasional BNPT dan Rencana Aksi Nasional Pencegahan serta Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (RAN PE).
Rapat koordinasi ini diikuti sekitar 90 peserta dari berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta mitra pembangunan nasional dan internasional. 
KOMENTAR ANDA