KEPOLISIAN Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap aksi anarkis yang terjadi di berbagai daerah. Langkah tersebut akan dilakukan dengan tetap mengedepankan prosedur hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia (HAM).
Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa kehadiran aparat TNI dan Polri di lapangan merupakan bentuk ketegasan negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Patroli rutin, imbauan persuasif, serta keterlibatan aktif masyarakat diyakini mampu mempercepat pemulihan situasi agar kembali kondusif.
Selain itu, Polri juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu menyesatkan, terutama hoaks yang beredar di media sosial.
Dedi menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara masyarakat dengan aparat keamanan. Melalui sinergi tersebut, potensi gangguan dapat dideteksi lebih dini sehingga tidak berkembang menjadi permasalahan serius.
“Masyarakat adalah mata dan telinga kami. Laporkan setiap aktivitas mencurigakan dan setiap potensi gangguan ke Bhabinkamtibmas, polsek, atau polres terdekat,” ujarnya, Senin (1/9) dikutip dari Kantor Berita ANTARA.
Instruksi serupa sebelumnya juga disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk mengambil langkah tegas sesuai undang-undang dalam menghadapi aksi anarkis. Arahan tersebut menegaskan bahwa stabilitas nasional dan rasa aman masyarakat harus menjadi prioritas utama.
Kapolri menambahkan, setiap tindakan hukum akan dilaksanakan secara terukur agar tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga mencegah kericuhan meluas. Dengan langkah ini, pemerintah berharap keamanan dapat segera pulih demi kepentingan masyarakat luas. 
KOMENTAR ANDA