Pertemuan Ketua DPD RI bersama KJRI dan Kantor Urusan Haji di Jeddah (7/12)/Dok. DPD
Pertemuan Ketua DPD RI bersama KJRI dan Kantor Urusan Haji di Jeddah (7/12)/Dok. DPD
KOMENTAR

KETUA DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bergerak cepat untuk memastikan komitmen para pihak penyelenggara agar pelayanan haji tahun 2024 berlangsung lebih baik setelah DPD menerima banyak aspirasi dan keluhan.

Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Jeddah-Arafah-Mina-Makkah-Madinah, Ketua DPD RI mempertemukan Jajaran KJRI Jeddah dengan Kantor Urusan Haji di Jeddah.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin Alamsyah dan Ichsanuddin Noorsy, serta sejumlah staf kesekjenan DPD RI.

Pertemuan yang digelar Kamis (7/12/2023) waktu setempat itu dihadiri Konjen RI Jeddah Yusran Bahauddin Ambary, Staf Teknis Urusan Haji-1 Nasrullah Jassam, Staf Teknis Urusan Haji-2 Muhammad Luthfi Makki, dan Koordinator Protokol/Pelaksana Fungsi Pensosbud-2 M. Ilham Effendy. 

LaNyalla menyampaikan lima keluhan yang masuk ke DPD RI, yakni, keterlambatan bus jemputan jemaah di Muzdalifah, konsumsi sebelum ke Arafah dan setelah dari Mina yang tidak tersedia, over kapasitas pemondokan jemaah terutama di tenda Mina, toilet di Arafah yang kurang, dan kurangnya fasilitas untuk jemaah lanjut usia.

“Selain itu, saya juga ingin mendengar langsung kesiapan Indonesia terhadap perubahan regulasi Kerajaan Saudi terkait penghapusan zonasi tenda di Mina, melalui metode siapa cepat dia dapat (first come first). Apakah Indonesia sudah memilih plot lokasi, dan akan mengajukan bidding lokasi tersebut. Seberapa kesiapan kita?” tanya LaNyalla. 

Ketua DPD RI juga mengimbau perlunya koordinasi lebih intens antara Kantor Urusan Haji Kemenag RI dengan Konjen RI Jeddah. Hal itu mengingat beberapa tenaga kerja pendamping jemaah haji diambil dari para pekerja Migran yang sudah menetap di Arab Saudi, baik mahasiswa maupun non-mahasiswa. 

“Saya kira perlu keterlibatan Fungsi Bidang Tenaga Kerja di KJRI Jeddah, paling tidak untuk memberikan justifikasi data latar belakang para pekerja migran yang ada di Saudi. Sehingga Kantor Urusan Haji tidak salah pilih orang yang punya latar belakang permasalahan atau sedang bermasalah di Saudi,” tegas Ketua DPD. 

Karena seperti diketahui, Kemenag membutuhkan sekitar 800 pekerja migran, terutama yang sudah bermukim di Saudi, sebagai tenaga pendukung Haji 2024. Sementara tidak semua mukimin di Saudi tinggal sesuai prosedur.

Masih ditemukan puluhan orang yang tinggal di Saudi karena mereka tidak dapat pulang setelah umrah dan banyak di antaranya yang bermasalah dengan pemberi kerja sebelumnya, sehingga mereka kehilangan paspor, karena ditahan majikan pemberi kerja. 

Atas hal itu, Konjen RI Jeddah Yusran B Ambary mengaku berterima kasih atas perhatian Ketua DPD RI. Pihaknya juga memaparkan bahwa program pasporisasi terhadap warga Indonesia di Saudi terus dilakukan. Bahkan di tahun ini dipermudah, tanpa harus melibatkan tim khusus dari kementerian dan lembaga di Jakarta untuk datang ke Saudi. Tetapi langsung ditangani KJRI.  

Sementara perwakilan Kantor Urusan Haji Nasrullah Jassam menyatakan Kemenag RI telah melakukan evaluasi, telaah dan pengambilan langkah atas permasalahan Haji 2023.

“Terkait penjemputan di Muzdalifah yang terlambat, memang tidak hanya menimpa jamaah Indonesia, tetapi semua jamaah haji. Sehingga kami sudah menyampaikan nota protes terhadap Kementerian Haji Saudi,” ungkap Nasrullah. 

Sementara persoalan konsumsi di Mina pada Haji tahun 2023, diakibatkan suplai air bersih yang terhambat. Kondisi itu menimbulkan persoalan di dapur umum Mina. Sedangkan untuk kekurangan jumlah toilet, khususnya di Arafah, Kemenag sudah mendapat komitmen dari Kementerian Haji Saudi untuk penambahan jumlah. Dari sebelumnya dengan rasio 1/150 menjadi 1/50. 

“Menyangkut over kapasitas jemaah di tenda Mina memang agak susah solusinya, karena memang rasionya di angka 0,9 meter persegi per jemaah. Padahal idealnya 1 sampai 1,5 meter persegi per jrmaah. Kalau di Arafah kita mendapat rasio 1,2 meter persegi per jamaah,” papar Nasrullah.

Sedangkan suplay listrik yang sebelumnya dari generator, untuk tahun 2024 nanti dipastikan langsung dari pembangkit listrik Saudi. Sehingga arus yang masuk lebih stabil, diharapkan penerangan dan AC akan lebih stabil dan dingin. 

Terkait regulasi baru dari Kementerian Haji Saudi tentang pemilihan lokasi tenda di Mina dan Arafah, diungkap Nasrullah bahwa Indonesia akan tetap memilih lokasi yang lama. Karena di luar lokasi itu, terutama yang lebih mendekat ke Jamarat, mobilisasi jamaah diatur melalui kereta api.

“Justru akan menyulitkan, mengingat jamaah haji Indonesia jumlahnya mencapai 241 ribu di tahun 2024 nanti,” imbuhnya.

Nasrullah meyakinkan Ketua DPD RI bahwa pelaksanaan Haji 2024 akan lebih baik. Hal itu dikarenakan semua kebijakan yang diambil pemerintah melalui Kemenag RI mendasarkan kepada aturan yang diperketat dan pagu anggaran yang lebih tinggi, serta persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi. Termasuk jarak pemondokan jemaah di Makkah yang paling jauh hanya boleh di kisaran 4 kilometer. 

“Selain penyediaan shuttle bus khusus Indonesia, kami juga memastikan tidak ada lagi lokasi pemondokan yang jauh, atau jalanan yang sulit diakses. Kalau zaman dulu ada lokasi di Bakhutmah, yang jalannya naik turun dan berbukit, atau Kuday yang terlalu jauh, sekarang sudah dihapus dari peta plotting lokasi pemondokan Jemaah Haji Indonesia,” ungkap Nasrullah.

Kemenag RI telah menentukan lokasi, yaitu di Jarwal, Mahbas Jin, Raudha dan yang terdekat di Misfalah, sekitar 800 meter dari Masjidil Haram. Sedangkan yang terjauh di Syisyah, sekitar 4,3 kilometer dari Masjidil Haram.

“Semua pemondokan itu minimal setara dengan hotel Bintang 3, atau 4,” tambahnya. 

Terkait penambahan kuota 20 ribu jemaah dari Kerajaan Saudi, pihak Kemenag melalui Kantor Urusan Haji mengaku siap. Hal itu dikarenakan pemberian Kuota tambahan tidak mendadak seperti yang terjadi di musim haji tahun 2023.  




Mendikbudristek Nadiem Makarim: Penting Menanamkan Rasa Cinta terhadap Perbedaan dalam Diri Anak Indonesia

Sebelumnya

Hadiri Pertemuan WIPO di Jenewa, Menparekraf Sandiaga Uno: Indonesia Punya Potensi Kekayaan Intelektual yang Sarat Tradisi dan Kearifan Lokal

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel News