Menkeu Sri Mulyani berfoto bersama Wapres Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri KIM di Istana Merdeka (12/9)/@smindrawati
Menkeu Sri Mulyani berfoto bersama Wapres Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri KIM di Istana Merdeka (12/9)/@smindrawati
KOMENTAR

ADA yang menarik dari unggahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di akun Instagram pribadinya (12/9).

Jika selama ini Sri Mulyani mengunggah sejumlah foto selfie bersama Presiden Joko Widodo, kali ini giliran berfoto bersama Wapres Ma'ruf Amin. Tampak menteri lain ikut berfoto di antaranya Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Hukum & HAM Yasonna Laoly.

Namun bukan tentang foto para pejabat negara itu yang bikin penasaran, melainkan keterangan yang ditulis oleh Sri Mulyani.

Diketahui bahwa momen foto bersama ini dilakukan di Istana Merdeka usai rapat internal kabinet membahas RUU Daerah Khusus Jakarta.

UU No. 3 Tahun 2022 ibu Kota Negara mengamanatkan perlunya mengganti UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta sebagai Ibukota NKRI.

Dengan demikian, seiring pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), maka UU IKN mengubah status Jakarta yang semula "Daerah Khusus Ibukota" kini diarahkan menjadi "Daerah Khusus Jakarta" atau DKJ.

RUU DKJ mengusung konsep Daerah Khusus Jakarta menjadi kota global dan pusat ekonomi terbesar di Indonesia.

Mengingat hal tersebut, banyak aspek keuangan negara yang perlu diatur dalam RUU DKJ. Dan tidak hanya aspek keuangan, para menteri bidang lain pun melaporkan penyusunan dan substansi RUU DKJ dan membahasnya bersama Presiden dan Wakil Presiden guna mendapat arahan dari keduanya.

Dari penelusuran Farah.id, di antara komentar warganet, ada yang menanyakan mengapa harus berganti menjadi DKJ padahal cukup menjadi Provinsi Jakarta saja. Ada juga yang menanyakan mengapa Jabodetabek tidak dijadikan satu provinsi mengingat hajat hidup yang saling berkaitan.

Sementara itu anggota DPD RI Sylviana Murni menulis bahwa Komite DPD RI Komite I telah menyiapkan draft tentang DKJ dan diserahkan ke Menteri Dalam Negeri. Menurut Sylvi, gagasan tersebut insya Allah akan bermanfaat bagi warga Jakarta maupun Indonesia.




Bali Tawarkan Pariwisata Baru Kolaborasi Seni, Budaya, dan Inovasi

Sebelumnya

Festival Balon Udara 2024 di Wonosobo, Suguhkan Langit Cappadocia Khas Indonesia

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Horizon