PERLAMBATAN ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19 maupun konflik internasional, membawa situasi dunia menuju resesi global. Untuk meminimalisir dampak resesi global dan menjaga ketahanan ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mendorong akselerasi bisnis digital bagi perempuan pelaku usaha.
“Menghadapi hal itu, penting bagi kita semua untuk membangun sinergi ekonomi. Adanya revolusi teknologi informasi dan komunikasi akan semakin memudahkan kita semua meningkatkan kapasitas, keahlian dan kemampuan para perempuan dalam membangun usaha dan memperkuat jejaring ekonomi para perempuan,” tutur Menteri PPPA Bintang Puspayoga, pada acara Webinar Pintar 2022: “Inklusi dan Digitalisasi Womenpreneurs Dorong Pemulihan Ekonomi”.
Menteri PPPA menyampaikan, pemerintah telah menyadari pentingnya literasi digital dan inklusi keuangan dalam memajukan sektor ekonomi, terutama bagi bisnis yang digeluti perempuan. Hal itu ditunjukan melalui pelaksanaan Ministerial Conference on Women's Empowerment dan kemudian dilanjutkan dalam deklarasi global pada forum G20, tentang pentingnya perluasan dan penguatan ekonomi digital bagi perempuan.
“Untuk mendukung peran perempuan dalam mewujudkan ekonomi, diperlukan infrastruktur, teknologi komunikasi dan informasi, sumber daya manusia yang cakap dan memiliki literasi digital, serta diperlukan literasi keuangan yang tinggi. Oleh sebab itu, pelatihan terhadap pelaku usaha kecil dan mikro sangatlah penting untuk dikembangkan,” jelas Menteri PPPA.
KemenPPPA juga berupaya menjangkau para perempuan di pedesaan dengan mendorong tumbuhnya sinergi antara para perempuan pelaku usaha, kepala desa dan perangkat desa, serta dunia usaha, untuk bersama membangun desanya menjadi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).
Melalui program DRPPA, perempuan akan didorong untuk ikut bergerak dan berkontribusi dalam memajukan ekonomi desa.
Mengenal program DRPPA
Program DRPPA merupakan sebuah program pengintegrasian perspektif gender dan hak anak ke dalam tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
Program DRPPA merupakan salah satu dari berbagai macam upaya penyelesaian isu kompleks, perempuan, dan anak di Indonesia. Kompleksitas isu tersebut tergambarkan di dalam berbagai indeks dan data, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), serta Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang masih belum mencapai target yang diharapkan. 
KOMENTAR ANDA