DAPUR sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi unsur penting program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan pembangunan 5.000 dapur sehat di seluruh Indonesia agar program MBG berjalan maksimal.
Para petugas dapur MBG meningkatkan kualitas layanan dengan penerapan standar kebersihan dan keamanan yang ketat. Diketahui bahwa dapur MBG memiliki slogan “Higienis, Aman, dan sehat”.
Dapur produksi MBG dilengkapi dengan fasilitas sterilisasi dan memiliki bahan baku, ruang masak bersuhu terkontrol, serta tim dapur yang sudah terlatih profesional. Proses memasak dengan cara yang aman yaitu memastikan suhu makanannya mencapai tingkat yang aman untuk menghindari bakteri berbahaya pada makanan.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan memastikan bahwa tata kelola anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dirancang untuk meminimalkan potensi penyimpangan dan memperkuat transparansi.
"Tantangan paling utama dalam membuat sistem dan tata kelola itu adalah bagaimana memastikan seluruh proses pemberian makan itu memang benar-benar mendapatkan dana yang paling besar dan itu tidak boleh disalahgunakan," papar Tigor dalam BGN Talks di kanal Youtube Badan Gizi Nasional, Minggu (22/6).
Tigor menjelaskan bahwa BGN telah merancang sistem tata kelola berbasis desentralisasi anggaran, di mana dana disalurkan langsung ke dapur layanan gizi di lapangan, bukan dikelola di tingkat pusat.
Dari total anggaran MBG sebesar Rp 71 triliun, sekitar 80 persen atau Rp 60 triliun akan dialokasikan langsung ke unit-unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Tigor memastikan tidak ada ‘permainan’ terkait dana MBG. Itu artinya, satu dapur mengelola dana sebesar Rp10 miliar.
Sebagai bagian dari sistem kontrol, BGN juga membentuk unit Deputi Pemantauan dan Pengawasan yang secara aktif memeriksa pelaksanaan program MBG di lapangan.
"Kita ada Deputi Pemantauan dan Pengawasan, jadi mereka akan dipantau pelaksanaan dari Program MBGnya, benar enggak makanannya dikasih sesuai dengan aturan yang kita buat? Benar enggak dalam satuan itu memang benar-benar diberikan 3.000 porsi? Jangan-jangan cuma 2.000 saja. Itu dipantau, ditanya mana datanya, didatangin tiba-tiba ke sekolah itu enggak bisa dimanipulasi," ucap Tigor.
Menurut Tigor, penyimpangan hanya akan terjadi jika sistem lemah dan orang yang mengelolanya juga lemah secara nilai. Oleh karena itu, BGN memadukan sistem manajemen yang kokoh dengan sumber daya manusia berintegritas tinggi.
"Terutama dia mempunyai values atau tata nilai negara, tidak akan menyalahgunakan. Itu mesti dibentuk dulu memang. Pengalaman saya di berbagai perusahaan multinasional, kami itu dibentuk. Saya kerja di Shclumberger, di Heinz itu dibentuk. Kita tahu siapa pun namanya terdengar mempermainkan uang dari perusahaan, itu langsung dipecat," tegasnya. 
KOMENTAR ANDA