PEMERINTAH Indonesia terus mempercepat transformasi digital dengan memanfaatkan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025, menjadi motor penggerak utama langkah ini. Komite yang dipimpin Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tersebut telah menggelar rapat perdana di Jakarta, Selasa (26/8).
Luhut menegaskan bahwa penerapan GovTech berbasis AI diproyeksikan mampu mengefisienkan anggaran hingga Rp400 triliun melalui digitalisasi layanan publik dan pemangkasan birokrasi.
Menteri Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Meutya Hafid selaku Wakil Ketua II komite menambahkan, keberhasilan transformasi digital membutuhkan dukungan lintas sektor, mulai dari perencanaan hingga implementasi.
Kemkomdigi akan mengawal aspek teknis, termasuk pemilihan teknologi yang tepat, pembangunan infrastruktur digital, hingga penguatan keamanan siber bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Salah satu fokus awal adalah digitalisasi penyaluran bantuan sosial dan program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan sistem digital, pemerintah dapat memantau data penerima manfaat secara akurat sehingga kebijakan lebih tepat sasaran.
Sebagai tahap awal, digitalisasi bantuan sosial akan diuji coba di Banyuwangi pada September 2025 sebelum diperluas ke daerah lain. Luhut menargetkan jika hasil uji coba berjalan baik, Presiden Prabowo Subianto dapat meluncurkan sistem bansos digital secara nasional pada Januari 2026.
Selain itu, Komite juga menyiapkan integrasi Digital Public Infrastructure (DPI) untuk memperkuat konektivitas antar-kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).
Dengan langkah ini, pemerintah berharap transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi anggaran, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan inklusif bagi masyarakat. 
KOMENTAR ANDA