PEREMPUAN Indonesia kembali menunjukkan peran strategisnya dalam pembangunan bangsa. Dalam kegiatan Sosialisasi Hasil Rakernas dan Penguatan Peran Paralegal Muslimat NU di Makassar (24/5), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan pentingnya penguatan kapasitas perempuan sebagai agen perubahan—bukan sekadar penerima manfaat.
Muslimat NU, dengan jaringannya yang luas hingga tingkat desa, dinilai memiliki kekuatan luar biasa dalam memperluas akses keadilan bagi perempuan dan anak. Melalui pelatihan paralegal di lingkungan Muslimat NU, perempuan kini didorong untuk tampil di garis depan, mendampingi, membela, dan memperjuangkan hak-hak komunitasnya.
“Perempuan punya kapasitas, kepemimpinan, dan ketangguhan. Kita perlu beri ruang agar mereka bisa menjadi motor penggerak pembangunan,” ungkap Menteri PPPA dalam keterangan yang diperoleh Farah.id.
Program pembentukan paralegal ini menjadi salah satu bentuk nyata perlindungan sosial dari bawah, memperkuat ketahanan keluarga, mencegah kekerasan, dan memberi rasa aman. Inisiatif ini juga mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.
Dukungan penuh datang dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pengurus Wilayah Muslimat NU. Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menyampaikan apresiasi atas peran Muslimat NU dan menekankan pentingnya kolaborasi dengan organisasi perempuan.
Ketua Muslimat NU Sulsel, Majdah M. Zein, menegaskan komitmen mereka, “Kami hadir di tengah masyarakat, memberi pendampingan hukum dan membangun ketahanan keluarga dari bawah.”
Inilah saatnya perempuan berdiri sejajar, menjadi cahaya perubahan di tengah komunitasnya—karena ketika perempuan berdaya, bangsa pasti berjaya. 
KOMENTAR ANDA