.jpg "Idul Fitri 2024")
KOMISI Penyiaran Indonesi (KPI) meminta semua lembaga penyiaran untuk tidak menampilkan pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam program siaran di media mereka.
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta kepada semua lembaga penyiaran untuk tidak menjadikan pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai pengisi acara atau penampil dalam semua program siaran, baik di televisi dan radio, demikian keterangan tertulis dari KPI.
Komisioner KPI Nuning Rodyah menegaskan figur publik harus memberikan contoh positif kepada pemirsa di media. Tak hanya saat menjalankan profesinya sebagai tv personality di layar kaca, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari—yang kini juga dijadikan konten media sosial dan bisa dinikmati publik.
"Segala bentuk kekerasan terutama KDRT merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia," kata Nuning, seperti diunggah dalam akun resmi Instagram @kpipusat.
Lembaga penyiaran diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap penghapusan KDRT di masyarakat, salah satunya dengan menutup ruang bagi pelaku KDRT untuk tampil di program siaran mereka.
Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan nama Rizky Billar terkait dugaan KDRT terhadap Lesti Kejora, Nuning menyatakan bahwa penampilan pelaku KDRT di layar kaca maupun radio akan membawa dampak buruk terhadap upaya penghapusan KDRT di Tanah Air.
Karena saat ini Indonesia sedang berupaya mengurangi angka kasus kekerasan, terutama kekerasan berbasis gender dalam bentuk KDRT, jangan sampai kemunculan pelaku KDRT diartikan sebagai pemakluman dan sikap permisif oleh masyarakat.
Ditambah lagi, kemunculan pelaku KDRT juga bisa mencoreng nama baik media lembaga penyiaran yang menayangkannya.
KPI menyatakan akan segera melakukan komunikasi intensif dengan para penanggung jawab program siaran di lembaga-lembaga penyiaran agar bisa mengambil posisi lebih tegas terhadap isu seputar KDRT. 
KOMENTAR ANDA