KOMISI VIII DPR RI menyetujui penyesuaian anggaran Kementerian Agama (Kemenag) untuk tahun 2025, termasuk rekonstruksi dan relaksasi efisiensi anggaran senilai total Rp11,12 triliun. Persetujuan ini diberikan dalam Rapat Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (7/7).
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar menyampaikan bahwa hasil efisiensi sebesar Rp2,38 triliun akan digunakan untuk mendukung program strategis seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah serta optimalisasi layanan Haji dan Umrah. Dengan persetujuan ini, pagu anggaran Kemenag meningkat dari Rp66,23 triliun menjadi Rp69,32 triliun.
Selain itu, Komisi VIII juga mengesahkan relaksasi efisiensi tahap II dan III sebesar Rp8,74 triliun, serta tambahan belanja pegawai senilai Rp11,1 triliun untuk membayar gaji ASN baru dan tunjangan profesi guru. Ansory menegaskan bahwa langkah ini penting demi menjaga kelangsungan layanan publik dan pendidikan keagamaan.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran merupakan respons terhadap kebijakan efisiensi nasional yang berlaku di semua kementerian. Ia menegaskan, Kemenag tetap berkomitmen menjalankan program prioritas seperti KIP, PIP, layanan ibadah haji, serta bantuan rumah ibadah dan kitab suci meski dilakukan penyesuaian volume.
Menurut Menag Nasaruddin, relaksasi efisiensi bukan semata soal penambahan anggaran, tetapi bentuk penyesuaian fiskal agar tetap adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia juga mengapresiasi dukungan Komisi VIII atas disetujuinya dana pinjaman luar negeri dan hibah dalam negeri yang menunjang pendidikan tinggi dan layanan keagamaan di berbagai daerah.
Persetujuan ini diharapkan mendorong pelayanan publik Kemenag menjadi lebih efektif dan merata, seiring dengan tantangan anggaran nasional. 
KOMENTAR ANDA