RENCANA Presiden Prabowo Subianto untuk meluncurkan super apps Government Technology (GovTech) mendapat dukungan penuh dari Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo. Ia menyebut langkah ini sebagai terobosan revolusioner dalam upaya pemberantasan korupsi dan reformasi sistem pelayanan publik di Indonesia.
GovTech dirancang untuk menyatukan lebih dari 2.700 aplikasi layanan digital milik kementerian dan lembaga yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Integrasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan sinergi data, tetapi juga diharapkan mampu menghemat anggaran negara hingga Rp100 triliun dalam beberapa tahun mendatang.
Penghematan tersebut bersumber dari pemangkasan biaya operasional serta pencegahan praktik korupsi seperti tender fiktif dan mark-up anggaran.
Salah satu fitur unggulan GovTech adalah transparansi anggaran yang memungkinkan masyarakat memantau penggunaan dana publik secara langsung melalui portal yang mudah diakses. Selain itu, kebijakan mewajibkan setiap keluarga memiliki rekening bank akan mempercepat dan mengefektifkan penyaluran bantuan sosial, mengurangi kebocoran hingga 30 persen menurut data Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Meski begitu, Bamsoet menyoroti tantangan dalam penerapan GovTech, seperti rendahnya literasi digital dan infrastruktur internet di wilayah terpencil. Ia mendorong pelatihan bagi aparat desa dan kerja sama dengan startup lokal sebagai solusi.
Peningkatan daya saing digital Indonesia—dari peringkat 56 tahun 2020 ke peringkat 43 tahun 2024 menurut East Ventures Digital Competitiveness Index—menjadi modal penting untuk menyukseskan program ini.
GovTech bukan sekadar platform teknologi, melainkan fondasi untuk membangun pemerintahan yang lebih akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Jika berhasil diimplementasikan, GovTech berpotensi besar menjadi simbol era baru tata kelola pemerintahan digital Indonesia. 
KOMENTAR ANDA