Ilustrasi perempuan sedang bertransaksi keuangan secara digital. (Freepik)
Ilustrasi perempuan sedang bertransaksi keuangan secara digital. (Freepik)
KOMENTAR

DI era serba digital, literasi keuangan bukan lagi sekadar keterampilan tambahan—ia menjadi kunci bagi perempuan Indonesia untuk menembus batas kesetaraan gender.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menegaskan bahwa kehadiran platform digital telah membuka ruang luas bagi perempuan pelaku usaha untuk mengembangkan pasar, mengelola keuangan secara transparan, dan mengakses modal usaha dengan lebih mudah.

“Perempuan harus menjadi subjek aktif dalam ekosistem keuangan digital, bukan sekadar penerima manfaat,” tegas Arifah dalam Financial Inclusion Talk di ajang Karya Kreatif Indonesia 2025 di Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurutnya, inovasi digital tak hanya mendorong kesetaraan ekonomi, tetapi juga memperkuat peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan komunitas.

Namun, data Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023 menunjukkan adanya kesenjangan digital: 72,07% pengguna internet adalah laki-laki, sementara perempuan baru 66,35%. Kesenjangan ini diperparah oleh terbatasnya akses informasi, peluang ekonomi, dan stereotip gender yang meragukan kemampuan perempuan dalam mengelola layanan keuangan digital.

Arifah menegaskan, pendidikan dan pelatihan literasi keuangan digital harus dilakukan secara masif, terarah, dan berkelanjutan. Dengan begitu, perempuan dapat menjadi agen perubahan yang mampu berdaya saing di panggung ekonomi digital.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti turut mengingatkan bahwa meski 80,5% penduduk Indonesia memiliki akses layanan keuangan, pemahaman terhadap produk keuangan baru mencapai 66%.

“Kita perlu mencetak talenta digital inklusif—tidak hanya melek teknologi, tapi juga berdampak nyata, khususnya untuk UMKM dan perempuan pelaku usaha,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Bank Indonesia pada 2024 berkolaborasi dengan Kementerian PPPA memberdayakan perempuan di Kalimantan Utara dan Kota Rembang. Bersama pemerintah daerah, perbankan, akademisi, dan masyarakat, mereka menyusun kerangka kompetensi literasi digital sesuai amanat UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK.

Tak hanya itu, BI juga meluncurkan buku Kajian Pemetaan Kompetensi Literasi Keuangan sebagai panduan penguatan literasi yang inklusif, terarah, dan berkelanjutan—agar setiap perempuan Indonesia siap memimpin di era ekonomi digital.

Salah satu upaya untuk mendukung perempuan Indonesia melek digital finance adalah dengan menghadirkan pelatihan. Sejumlah pelatihan yang bisa diikuti di antaranya:

  1. Pelatihan Manajemen Keuangan Digital untuk UMKM

    • Fokus pada cara menggunakan aplikasi pencatatan keuangan, e-banking, dan e-wallet untuk mengatur arus kas, memantau pengeluaran, dan membuat laporan keuangan sederhana.

    • Biasanya diselenggarakan oleh Dinas Koperasi & UMKM, Bank Indonesia, atau platform fintech seperti GoPay, DANA, dan OVO.

  2. Kelas Literasi Investasi dan Proteksi Online

    • Mengajarkan dasar-dasar investasi di reksa dana, saham, dan emas digital, serta pemahaman produk asuransi digital.

    • Cocok untuk perempuan yang ingin menumbuhkan aset dan melindungi diri dari risiko finansial. Lembaga seperti OJK, Bursa Efek Indonesia, dan platform investasi online sering mengadakannya.

  3. Workshop Keamanan Transaksi Digital & Anti-Scam

    • Memberikan keterampilan mengenali modus penipuan online, melindungi data pribadi, dan bertransaksi aman di platform digital.

    • Pelatihan ini banyak dilakukan oleh komunitas IT, lembaga perlindungan konsumen, atau program CSR perbankan.

Untuk mewujudkan kesetaraan dan kemandirian ekonomi demi memajukan bangsa, perempuan Indonesia harus secepatnya cerdas secara keuangan digital




Roblox Oh Roblox: Bahaya Tersembunyi yang Mengancam Anak Indonesia

Sebelumnya

Keluarga Tangguh di Era Digital: Kunci Indonesia Emas 2045 Ada di Tangan Perempuan

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Horizon