Foto : Kementerian Luar Negeri
Foto : Kementerian Luar Negeri
KOMENTAR

LOKAKARYA Penanganan Potensi Konflik di Laut Cina Selatan, Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea, kembali diselenggarakan. Acara yang berlangsung  (10-12/9) di Batam ini dibuka oleh Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Ir. Lamidi. MM serta dihadiri oleh Perwakilan Pemerintah Kota Batam, Drs. Zarefriandi M.Pd. Lokakarya diikuti oleh 54 pakar yang hadir dalam kapasitas pribadi, dari Indonesia, Republik Rakyat Tiongkok, Lao PDR, Malaysia, Filipina, Chinese-Taipei, dan Viet Nam.

Lokakarya yang diselenggarakan setiap tahun di Indonesia sejak tahun 1990 ini diselenggarakan oleh Kementrian Luar Negeri dan Pusat Studi Asia Tenggara, bertujuan untuk membangun kerja sama yang lebih erat guna mendukung perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan di kawasan Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan tergolong rawan konflik, karena adanya klaim tumpang tindih berbagai pihak.

Berbeda dengan penyelenggaraan di tahun-tahun sebelumnya, Indonesia mendorong agar diskusi pada Lokakarya tahun ini juga mengeksplorasi potensi kerja sama bisnis di Rim Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan secara strategis sangat penting dalam mendukung konektivitas bisnis global.

Dr. Siswo Pramono, Kepala BPPK Kementerian Luar Negeri menekankan “Keberadaan Lokakarya ini, yang telah diselenggarakan selama hampir tiga dekade tsb, merefleksikan komitmen Indonesia untuk terus terlibat aktif dan konstruktif dalam menjaga stabilitas kawasan."

Menurut Dr. Pramono, faktor konektivitas bisnis inilah yang melatarbelakangi pemilihan Batam sebagai tempat penyelenggaraan Lokakarya tahun 2019. Batam adalah salah satu daerah berkembang di Indonesia yang memiliki lebih dari 20 industrial parks. Letaknya strategis di jalur pelayaran perdagangan internasional yang menghubungkan Laut Cina Selatan ke bagian lain dunia. Batam juga telah berkembang sebagai salah satu gateway Indonesia untuk ekonomi digital dan kreatif.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan dari Singapura telah meresmikan Taman Digital Nongsa (NDP) di Batam. Taman digital ini mengintegrasikan perusahaan IT dan pengusaha digital dari Indonesia, Singapura dan kawasan Asia Tenggara. Dalam semangat itulah, Indonesia juga menggiring proses dialog Laut China Selatan ke arah kerja sama ekonomi dan pariwisata.  

Lokakarya ini dikelola oleh Indonesia, baik selaku non-claimant maupun honest broker. Upaya ini merupakan one and a half track diplomacy, untuk mendukung upaya perundingan di first-track (antar Pemerintah), dengan cara membangun rasa saling percaya (confidence building measures) di antara pihak-pihak yang bersengketa.

(Sumber:  Kementerian Luar Negeri)




Fokus pada Segmen Ritel, Bank Mega Syariah Perluas Jangkauan Nasabah untuk Halal Lifestyle

Sebelumnya

Direksi Minimarket di Malaysia Didakwa Menghina Agama karena Menjual Kaus Kaki Bertuliskan “Allah”

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel News