Maroko, Setelah 20 Tahun Raja Muhammad VI Berkuasa

TAHUN ini Kerajaan Maroko merayakan 20 tahun  kekuasaan Raja Muhammad VI. Ia dilantik pada 30 Juli 1999 menggantikan ayahnya, Hasan II, yang meninggal dunia.

Selama dua dekade terakhir, di bawah kepemimpinan Muhammad VI, dunia menyaksikan Maroko yang bergerak ke depan, menyandingkan stabilitas politik dan demokrasi dengan berbagai program pembangunan yang dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat.

Pemerintahan Muhammad VI dipuji banyak kalangan dari dalam dan luar negeri sebagai pemerintahan yang partisipatif, yang melibatkan rakyat dalam lanskap demokrasi yang stabil.

Ia dikenal sebagai raja yang populer, raja yang mempersatukan seluruh negeri. Dia memberi pengakuan fundamental pada seluruh anak bangsa Kerajaan Maroko.

Bahasa Amazigh diakui sebagai bahasa resmi negara seperti halnya bahasa Arab. Bahkan di masa-masa awal pemerintahannya, di tahun 2001, Raja Muhammad VI mendirikan Institut Kerajaan Budaya Amazigh (IRCAM).

Raja Muhammad VI juga menempatkan isu wanita sebagai salah stau prioritas penting dalam pemerintahannya. Raja Muhammad VI tidak sungkan-sungkan mempromosikan peran wanita yang lebih signifikan dalam pembangunan dan demokrasi.

Di tahun 2004 ia memperkenalkan reformasi Kode Keluarga yang menjadi salah satu pencapaian penting yang mengakhiri perdebatan antara kaum konservatif dan modernis mengenai posisi wanita tidak hanya di tengah keluarga dan masyarakat, tetapi juga di tengah gerakan pembangunan bangsa.

Raja Muhammad VI juga diberi gelar Raja Rakyat Miskin. Ini  merujuk pada kepeduliannya yang sangat tinggi pada kehidupan rakyat yang kurang beruntung. Ia meluncurkan Inisiatif Nasional Pembangunan Manusia pada 18 Mei 2005 yang ditujukan untuk memberantas kemiskinan dan ketimpangan sosial. Inisiatif ini juga berperan dalam menekan radikalisasi yang laten di kalangan masyarakat terpinggirkan.

Amandemen Konstitusi

Raja Muhammad VI menginisiasi amandemen Konstitusi pada bulan Maret 2011. Ia membentuk badan konstituante yang terdiri dari berbagai kelompok untuk menyusun draft Konstitusi baru. Pada bulan Juli 2011 sebuah referandum digelar untuk memutuskan apakah Konstitusi baru itu diterima atau tidak. Dan hasilnya adalah, diterima.

Konstitusi baru ini memperkuat pondasi demokrasi dan penghormatan terhadap HAM, serta memperkuat peran lembaga-lembaga negara.

Di dalam draf konstitusi baru itu antara lain disebutkan bahwa raja memilih perdana menteri dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Perdana menteri memiliki kewenangan untuk memilih atau memecat menteri dan kepala daerah.

Konstitusi baru itu juga menjamin penguatan kewenangan parlemen dalam hal menyusun RUU. Pun konstitusi baru menjamin independensi lembaga peradilan di seluruh negeri.

Hal lain adalah menetapkan bahasa Amazigh atau Berber menjadi salah satu bahasa resmi Maroko. Komisi HAM dan antikorupsi juga diakui keberadaannya di dalam konstitusi baru itu.

Konstitusi (baru) memberikan kekuasaan kepada kepala pemerintah untuk membentuk dan membubarkan kabinet, mengarahkan dan mengkordinasi program pemerintah, dan mensupervisi pelayanan publik.

Konstitusi baru itu pun menjamin HAM, terutama asas praduga tak bersalah dan menjamin peradilan yang adil. Konstitusi juga menentang penyiksaan dan penghilangan paksa, dan semua bentuk diskriminasi dan tindakan yang tidak manusiawi.

Draf konstitusi baru juga mendukung kemerdekaan pers dan berekspresi dan beropini, seperti halnya kebebasan mengakses informasi dan untuk menyampaikan petisi.

Pembangkit Listrik Noor Ouarzazate

Di bulan Februari 2016, Raja Maroko Muhamamd VI meluncurkan salah satu taman pembangkit listrik tenaga surya terbesar di dunia. Proyek senilai 3,9 miliar dolar AS yang diluncurkan di wilayah selatan Ouarzazate Maroko itu juga dikenal dengan nama Noor-1.

Proyek ini  memproduksi listrik 160 megawatt. Dengan kapasitas tersebut, Noor-1 memungkinkan Maroko untuk secara signifikan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Menurut perkiraan dari Kementerian Energi Maroko, kompleks pembangkit listrik tenaga surya itu memungkikan Maroko untuk mengurangi emisi karbon dioksida sebesar 240.000 ton per tahun.

Kembali ke Uni Afrika

Di bulan Januari 2017, Kerajaan Maroko kembali ke Uni Afrika. Hal itu disampaikan Raja Muhammad VI ketika memberikan sambutan dalam KTT Uni Afrika ke-28 di Addis Ababa, Ethiopia.

Maroko ikut mendirikan Uni Afrika pada 1960an bersama sejumlah negara Afrika. Namun di tahun 1984, Maroko memutuskan hengkang dari Uni Afrika karena beberapa negara mengakui negara boneka Sahara yang didirikan Aljazair dan Polisario.