Tidak Digaji, Pemerintah Amerika Jalani Shutdown

ISTILAH shutdown ternyata tidak hanya berlaku untuk proses mematikan layar laptop atau ponsel. Saat ini jika kita membaca berita luar negeri terutama tentang Amerika Serikat, kita akan melihat istilah shutdown yang sedang diberlakukan Presiden Donald Trump kepada jajaran pemerintahannya. Akibatnya, lembaga dan departemen pemerintahan ditutup.

Satu tahun kepemimpinan Trump ditandai shutdown akibat tidak ada kata sepakat dalam pengesahan anggaran pemerintah. Untuk bisa sah, harus ada minimal 60 suara senat yang setuju. Tak ayal, deadlock ini menyebabkan kubu Republik dan Demokrat saling menyalahkan.

Pada 23 Agustus 2018, Senat AS menyetujui RUU Anggaran senilai 850 miliar dolar AS. Kongres mengesahkan RUU belanja jangka pendek yang mendanai Departemen Pertahanan, Ketenagakerjaan, Pendidikan, Kesehatan, dan Layanan Kemanusiaan. Lalu pada 11 Desember 2018, Kongres Demokrat bertemu Trump untuk negosiasi poin anggaran prioritas dan menghindari shutdown.

Partai Republik menuduh Demokrat menolak anggaran karena urusan 800 imigran yang siap dideportasi. Sebaliknya, Partai Demokrat menuduh Republik sering berubah pendapat juga ingkar janji tentang kesepakatan imigrasi dan pembangunan tembok di perbatasan AS-Meksiko.

Karena anggaran tidak disepakati, maka anggaran tidak bisa dicairkan. Dan ini artinya tidak ada uang operasional bagi para pegawai pemerintahan. Para pegawai negeri harus cuti tanpa tanggungan karena tidak uang untuk menggaji mereka. Meski demikian, polisi misalnya, mau tidak mau tetap menjalankan tugas mereka menjaga keamanan.

Sebelumnya, shutdown juga pernah terjadi saat pemerintahan Barack Obama selama 16 hari di tahun 2013. Partai Republik menahan suara untuk menunda implementasi program jaminan sosial Obama alias Obamacare.